Sigi-Sulteng, Makassar Bangkit | Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) mendesak Aparat penegak hukum APH terkhusus Polres Sigi agar tidak pandang bulu dalam kasus dugaan penipuan yang mencatut nama kepala dinas pendidikan kabupaten Sigi.

Sekretaris Jendral L-Kompleks, Ruslan Rahman mengatakan bahwa pihaknya meminta APH Polres Sigi untuk serius dan jeli dalam bertindak lantaran ada nama Kepala Dinas yang dicatut dalam perkara tersebut.

“Kepala Dinas Pendidikan dalam hal ini diduga sudah dicatut namanya oleh oknum DA dalam permintaan uang kepada korban yang ternyata soal investasi modal pekerjaan yang diberikan dinas pendidikan dan parahnya lagi oknum DA juga mengaku pemilik perusahaan”, kata Ruslan, Minggu (05/06/2022).

See also  Kadisdik Bantah Adanya Pengaturan Dalam Proses Seleksi Test Psikologi

Sepeti diketahui Kasus dugaan penipuan dengan modus permintaan modal yang turut menyeret nama 01 Dikjar Sigi ini, sebelumnya dilaporkan ke Polres Sigi dengan laporan bernomor STTLP/IV/2022/SPKT-I/Polres Sigi

“Sehingga sudah sewajarnya Kapolres memerintahkan jajaran penyidik Subdit untuk mengusut segera kasus ini jangan dibiarkan melebar menjadi polemik” ujarnya

Apalagi, menurut Ruslan istri dari oknum DA adalah kerabat lama dari kadisdik sigi dan saat korban berniat meminta pengembalian uang malah menyebut jika kadisdik adalah keluarga dan wajar untuk dimintai pertimbangan.

“Ada keterangan kadisdik yang harus ditelaah oleh penyidik, yakni pernyataan kenal dengan pelaku serta istri pelaku merupakan kerabat lama kepala dinas jadi bisa saja kepala dinas tau sepak terjang pelaku ditambah lagi ada SC WhatsApp yang menyebut dia keluarga” ujarnya.

See also  Dialog Publik Anarkisme Merajarela, Tanggungjawab Siapa, Direktur LKBHMI PB HMI : Tanggungjawab Seluruh Masyarakat

Lanjut Ruslan mengatakan bahwa yang menarik pada kejadian ini adalah dimana Kadisdik dicatut namanya dalam kasus dugaan penipuan namun bukan nya melaporkan tapi malah menjadikannya supir pribadi.

“Seharusnya jika telah mengetahui ada pencatutan nama oleh oknum DA kepala dinas selaku orang yang diseret namanya, Kok Kadis Tidak Melapor, harusnya melaporkan hal ini ke pihak kepolisian bukan hanya memberi klarifikasi dan malah menjadikan Supir pribadi yang malah akan berakibat menjadi multi tafsir yang bisa saja saya pribadi curiga jangan sampai memang benar ada hal yang demikian”, Tegas Ruslan. (rls/**)