MAKASSARBANGKIT. COM – Makassar – Ratusan massa memenuhi ruas jalan depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sulawesi Selatan yang mengklaim diri dari Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) melakukan aksi unjuk rasa dengan membentang spanduk yang bertuliskan ” Indonesia dibawa kepemimpinan Joko Widodo Dinilai Gagal Total.”‘Aksi kemudian secara bergiliran menyampaikan orasi ilmiahnya sekaitan janji-janji politik Jokowi yang dinilai masih menuai polemik ditengah-tengah masyarakat Indonesia.
Seperti janjinya yang akan menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dimasa lalu hingga pada janji-janji politik untuk memperbaiki tingkat Sumber Daya Manusia (SDM), pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sampai kepada persoalan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan petani dianggap masih jauh dari harapan rakyat Indonesia.
Pernyataan itu diungkapkan oleh Jenderal Lapangan, Muh Wamil saat berunjuk rasa di DPRD Sulsel, Senin 11 April 2022 siang tadi. Lebih tegas lagi disuarakan bahwa kepemimpinan Jokowi Dodo, kontrasnya tingkat kesenjangan masih menjadi peringkat teratas padahal semestinya tugas seorang pemimpin negara justru harus lebih sensitif melihat segala persoalan ataupun kebutuhan dari masyarakat. Namun oleh pemerintah justru terkesan dan menimbulkan image memberikan ancaman terhadap kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam orasi itu, Muh Wamil juga menyatakan secara tegas akan kekecewaannya seputar upaya pemerintah yang mewacanakan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dianggap sangat mencederai konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Alasannya sebab sederetan kegagalan yang dipertontonkan pemerintah justru melakukan upaya pencenkraman posisi kuasa Oligarki.” ungkapnya.
Bahkan dalam aksi itu persoalan kelangkaan minyak gireng juga menjadi point penting yang harus disuarakan kepada anggota DPRD Sulsel yang terhormat. Seharusnya masalah seperti ini harus segera diselesaikan bukan malah dibiarkan berlarut-larut.” tambah Muh Wamil dengan suara menggelegar.
Issu terkait wacana untuk menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan sampai pada persoalan untuk segera mencabut Undang-Undang Omnibuslaw pun tak luput untuk disuarakan. Bahkan salah seorang massa aksi dalam orasinya menyatakan,” Melihat tingkat kesenjangan masyarakat yang masih tergolong tinggi akhir-akhir ini dan juga penghapusan BBM bersubsidi justru membuat masyarakat semakin terpojok dan merasakan penderitaan ditambah lagi dengan UU Omnibuslaw yang akan sangat berefek dan akan sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia khususnya pada kondisi sosial ekonomi dengan prinsip keadilan bagi buruh akan sulit menemukan solusi atau jalan keluar.” kuncinya.
Aksi yang digelar di depan Gedung Parlemen Sulsel nyaris ricuh. Sejumlah massa aksi dari seluruh organisasi yang terlibat terlihat beberapa kali melakukan upaya pendudukan di Gedung DPRD Sulsel. Mereka membakar ban bekas dengan menutup jalan sebagai bentuk protes dan kecaman terhadap kinerja kepemimpinan pemerintahan Joko Widodo. Demikian laporan yang diterima media ini melalui pesan pendek WhatsApp yang dikirimkan malam ini sekitar pukul 00.07 Wita. (M. Daeng Siudjung Nyulle)
