Luwu Utara, Sulsel– Diduga telah menghabiskan anggaran senilai Rp. 27 Milyar dari total anggaran 34 Milyar, Proyek Pembanguan 12 sekolah di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan (BPPW Sulsel) dilaporkan resmi Dewan Pengurus Pusat Lembaga Komunitas Anti Korupsi (DPP L-KONTAK) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mangkraknya pembangunan 9 bangunan gedung sekolah yang tak kunjung selesai, memperpanjang daftar penilaian buruk atas kinerja Kepala BPPW Sulsel, Ahmad Asiri. Menurut Dian Resky Sevianti, Ketua Divisi Monitoring Dan Evaluasi DPP L-KONTAK, sejumlah proyek yang dilaksanakan sejak Tahun 2020 hingga 2021 yang mengalami putus kontrak seperti, Pembangunan Pasar Tempe di Kabupaten Wajo, Pembangunan Sanitasi Perdesaan di Kabupaten Pangkep, Pembangunan Sekolah SD dan SMP di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, hingga kini terbengkalai.

See also  Naik Helikopter, Plt. Gubernur SulSel Kunjugi Daerah Terdampak Gempa di Kab.Kepulauan Selayar

Adanya dugaan Mark-up anggaran, menurut Dian Resky, menjadi poin penting dalam laporan L-KONTAK ke KPK. Dia membeberkan anggaran sejumlah Rp. 27 milyar dengan hanya menyelesaikan 3 sekolah 100% dan sisanya 9 sekolah yang progresnya variatif dari 20% hingga 40%, memperkuat alasan lembaganya untuk melaporkan hal tersebut ke KPK.

“Anggaran yang telah dihabiskan untuk proyek sekira 27 milyar dari total kontrak 34 milyar. Sisanya 9 sekolah belum rampung. Kami melihat ketidakwajaran harga,” ungkapnya.

Dian Resky berharap agar Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan evaluasi kinerja terhadap Kepala BPPW Sulsel, Kepala Satuan Kerja (Ka. Satker) Wilayah II, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas hasil yang diperoleh dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.

See also  Safari Jumat Perdana, Kapolsek Tamalanrea di Mesjid Nurul Istiqamah BTP

“Menteri PUPR sebaiknya mengevaluasi kinerja bawahannya yang tidak mampu menyelesaikan program kerja. Ini dapat berdampak buruk bagi yang lainnya,” tegasnya.