Aliansi Mahasiswa Bima-Dompu Makassar Gelar Unjuk Rasa, Boikot Rezim Otoriter Di Kab Bima Dan Provinsi NTB

Makassar – Kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan aspirasi sudah jelas di atur dalam UU No. 9 Tahun 1998.

Namun sampai saat ini posisi Demokrasi tersebut masih tidak total terjadi di Kabupaten Bima Provinsi NTB, dibuktikan dengan tindakan beberapa oknum kepolisian bima yang dianggap sebagai

Aparat Penegak Hukum (APH) yang melakukan tindakan represif terhadap massa aksi Front Perjuangan Rakyat – Donggo Soromandi (FPR – DS). Tentunya tindakan tersebut melanggar UU Kepolisian No. 2 tahun 2002 Pasal 13, dapat dilihat bahwa tugas kepolisian yaitu: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selasa, 30 Mei 2023 sekitar pukul 14.15 Wita, Polres Kabupaten Bima melakukan pembubaran paksa, tindakan represif dan penangkapan terhadap 26 masa aksi yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Donggo – Soromandi (FPR-DS) di Desa Bajo Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, NTB.

See also  Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Bila, Sidrap & Wajo Dilaporkan ke Kejati Sulsel

Kemudian dimalam hari, sekitar pukul 21.30-Wita massa aksi 1 orang ditangkap lagi oleh pihak aparat kepolisian, sedangkan 1 orang lagi menyerahkan diri, hingga total massa aksi yang ditahan berjumlah 26 orang.

Tindakan pihak kepolisian bima tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap gerakan rakyat, serta bentuk ketidakpedulian atas perjuangan rakyat yang tidak diindahkan oleh Pemerintah Daerah atas hak-haknya.

Tanggapan Polda Dan DPR Sul-sel juga akan tindak lanjuti perkara tersebut.

DPRD Sulsel STF Aspirasi abdul latif dia akan segera mengkonfirmasikan dan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan teman-teman untuk membebaskan 15 masa aksi dan kapan dari DPRD tidak menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan maka kami gelar aksi selanjutnya.

See also  Kodim 1702/Jayawijaya Bersama Pemuda Abenaho Perbaiki Jembatan